KPU Rilis Ketentuan Liputan Debat Publik Pilkada Pamekasan 21 Juni 2018

PEWARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan akan kembali menggelar debat kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan pada 21 Juni 2018 di aula Hotel Odaita, Pamekasan, dan debat ini akan disiarkan secara langsung oleh JTV Madura.
Bagi media yang hendak menugaskan wartawannya untuk meliput kegiatan tersebut, harus terlebih dahulu mendaftar ke alamat email yang telah disediakan KPU Pamekasan untuk mendaftarkan Id Card dan akses masuk ke area kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Wartawan dan media yang masuk dalam daftar liputan ini adalah yang bekerja di media berbadan hukum resmi (legal) sebagaimana ketentuan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan perundang-undangan lainnya seperti pedoman media siber untuk media dalam jaringan (daring/online)
  • Satu media hanya bisa mengajukan satu orang wartawan untuk liputan kegiatan Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang akan digelar 21 Juni 2018 di Hotel Odaita Pamekasan yang disiarkan live oleh JTV Madura.
  • Jika dalam satu media terdapat dua atau lebih wartawan, maka diutamakan yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi wartawan (UKW) atau uji kompetensi jurnalis (UKJ).
  • Diutamakan wartawan yang bergabung dengan salah satu organisasi profesi wartawan yang telah diakui oleh dewan pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), atau yang tergabung dengan paguyuban wartawan/jurnalis lokal Pamekasan.
  • Media non-mainstream yang hendak mengirimkan wartawannya untuk meliput kegiatan debat kandidat ini, dan tidak tergabung dalam tiga organisasi profesi wartawan nasional (PWI, AJI dan IJTI) harus menyertakan bukti berupa foto kopi badan hukum dari perusahaan media tersebut.
  • Nama wartawan dan media terdaftar akan diberi Id Cart khusus oleh panitia dan data wartawan dan media terdaftar akan dipegang oleh petugas keamanan di pintu masuk kegiatan debat kandidat sebagai seleksi masuk ruang kegiatan debat dari aparat keamanan berdasarkan data terdaftar.
  • Wartawan yang hendak melakukan liputan, hendaknya memperhatikan kode etik profesi, dalam beberapa ketentuan, antara lain, saat konferensi pers, ataupun saat wawancara cegat dengan narasumber dan memperhatikan berbegai jenis ketentuan yang ditetapkan panitia penyelenggara demi kenyatamanan semua pihak.
  • Pengajuan pendaftaran hendaknya ditujukan ke alamat email: kpupamekasan2017@gmail.com, paling lambat hingga Rabu (20/6/2018) pukul 16.30 WIB, dengan ketentuan menyertakan foto kopi Id Card pers, menyebutkan organisasi profesi wartawan yang diikuti, dan atau paguyuban wartawan, serta foto kopi badan hukum media untuk media non-mainstream (media mainstream yang dimaksud disini adalah media yang terdata di Dewan Pers dan telah dipercaya oleh Dewan Pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan, yakni 18 media dan 3 organisasi profesi wartawan). (KPU PAMEKASAN)

Cara Mencoblos Sah dan Ketentuan Pelaksanaan di TPS

PWINews - Pagi itu, Minggu (10/6/2016), halaman kantor KPU Pamekasan terlihat ramai. Orang-orang berdatangan ke halaman kantor penyelenggara pemilu yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 34 Pamekasan itu. Mereka langsung masuk ke halaman KPU dan menuju sebuah tempat berukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter yang diberi tanda batas dengan menggunakan tali. Terdapat pintu masuk dan pintu keluar berbeda di tempat khusus berbatas ini, dan beberapa orang penyandang disabilitas terlihat masuk area dengan menggunakan kursi roda.

Sebanyak tujuh orang terlihat sibuk mengatur lalu lintas orang-orang yang datang ke tempat khusus itu. Ada yang memanggil nama-nama peserta dengan menggunakan pengeras suara, ada juga yang berjaga-jaga di pintu masuk, sambil mencocokkan sebuah kertas yang dibawa orang-orang menuju tempat itu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan terlihat memantau dengan serius proses kegiatan itu.

"Ini adalah simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digelar 27 Juni 2018 untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur," ujar Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah.

Simulasi itu digelar, agar penyelenggara pemilu, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, hingga di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara pahan tentang teknik penyelenggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang  Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, TPS sebenarnya dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan, terdapat tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan
tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara, atau apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang
cukup. TPS juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti ruangan atau tenda, alat pembatas, papan pengumuman untuk menempel daftar
Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT, tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS, meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara, tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas, TPS dan Pemantau Pemilihan, dan
harus dilengkapi dengan alat penerangan yang cukup.

Pada simulasi yang digelar di halaman KPU Pamekasan itu, semua kelentuan itu dilengkapi, dengan harapan nantinya bisa dicontoh oleh masing-masing petugas penyelenggara pemilu di masing-masing TPS se-Kabupaten Pamekasan.

Petugas penyelenggara pemilu, yakni KPPS`menyiapkan dan mengatur, tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS, meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga, lalu meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS.

Sedangkan tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara, tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS, dan tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS.

Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS
dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih, meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda. Sedangkan bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan
ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter. Meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah
meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa, papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di
dekat pintu masuk untuk memasang, dan daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan
Calon, dan salinan DPT.

Sedangkan papan digunakan untuk memasang formulir Model C1.Plano-KWK pada saat Penghitungan Suara. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk
TPS di sebelah luar TPS, dan tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat
batas TPS. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

Dalam simulasi itu juga diperagakan tentang perlengkapan yang dibutuhkan  seperti kotak suara, Surat Suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS. Begitu pula dengan dukungan perlengkapan lainnya sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi, karet pengikat Surat Suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tuna netra, daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Pasangan Calon, serta salinan DPT.

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS seperti Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah
Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS, lalu tinta paling banyak 2 (dua) botol, sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul
kertas yang disegel dan sampul kertas kosong, dan segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah.

Berikutnya adalah kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS
untuk setiap jenis Pemilihan, lalu bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah dan alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.

Ketentuan Suara Sah
Di Kabupaten Pamekasan ada dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada Pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018.

Kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan itu, masing-masing pasangan Badrut Tamam dan Raja'e (Berbaur) dengan nomor urut 1, serta pasangan calon KH Kholilurrahman dan Fathor Rohman (Kholifah) dengan nomor urut 2.

Kedua pasangan tersebut masing-masing didukung empat partai politik (parpol) berbeda, Berbaur diusung dan didukung PAN, Partai Gerindra, PKB dan PKS. Sedangkan paslon Kholifah didukung empat parpol lainnya, meliputi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai NasDem dan PPP.

Surat suara dianggap sah, apabila terdapat tanda coblos dalam kotak masing-masing pasangan calon. Coblos suara hanya satu padangan calon, dan tidak boleh dua-duanya. (KPU Pamekasan)

Tata Cata dan Ketentuan Pemungutan Suara Pilkada 2018

PWINews - Pilkada 2018 sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada 27 Juni 2018. Pemilihan ini dua sekaligus, yakni Pilkada Bupati dan Wakil Pamekasan dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Pesta demokrasi lima tahunan guna menentukan pemimpin masa depan bangsa ini sebagai salah satu upaya untuk menentukan calon pemimpin masa depan yang lebih baik, transparan, serta demokratis. Salah satu caranya bahwa pemahaman masyarakat tentang cara pemungutan suara sah penting dilakukan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemungutan suara dalam ketentuan ini dijelaskan, dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS). Untuk Kabupaten Pamekasan TPS tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Jumlah TPS pada pilkada 27 Juni 2018 sebanyak 1.583 TPS.

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, berkepastian hukum, tertib, untuk kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Pemungutan Suara di TPS ditetapkan akan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Sedangkan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan itu, yakni pada Pasal

Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat 2 peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 ini adalah mulai pukul 13.00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

Adapun ketentuan tentang penggunaan formulir dalam pelaksanaan pilkada 27 Juni 2018 sebagaimana ketentuan itu adalah Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: a). Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, b). Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS, c). Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, d). Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian
Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, e). Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih; f). Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS.

Selanjutnya, g). Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS, h). Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, i). Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS, j). Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap, k). Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan, l). Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan m). Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

Formulir sebagaimana diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

Ketentuan Pemilih
Pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu, a). Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK), b). Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK), atau c). Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Selanjutnya pada Pasal 7 disebutkan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya
di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT. Lalu pada ayat 2 ketentuan itu juga dijelaskan bahwa dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Berikutnya pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan, bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

Pada ayat (2) dijelaskan, Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a). menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara, b). menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, c). menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, d). tugas belajar, e). pindah domisili, dan/atau f). tertimpa bencana alam.

Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Selanjutnya pada dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan; a). menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan b). didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

Pilkada di Kabupaten Pamekasan pada 27 Juni 2018 akan diikuti oleh 680.392 orang terdiri dari 328.430 pemilih laki-laki dan 351.962 pemilih perempuan. (KPU PAMEKASAN)

HMI Cabang Bojonegoro Gelar Training Instruktur Dasar 2018

Doc. Suasana Foto bersama presedium KHMI, Pengurus HMI Bojonegoro, Tim Master of Training, dan Para peserta TID 2018.

Bojonegoro (BPLNews) - Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Bojonegoro gelar Training Instrukrur Dasar (TID) di balai desa Ngampel. (07/05)

Acara mengusung tema "integrity and sinergy to build to Cadre of HMI" , dalam acara tersebut diikuti oleh beberapa komisariat diantaranya komisariat Ronggolawe (Tuban), Komisariat mawopti (BJn), Komisariat STIT Muhamdiyah (BJn).

Training instruktur Dasar digelar dalam rangka menambah Jumlah tenaga instruktur di HMI Cabang Bojonegoro, sehingga Jumlah kualitas pengelolaan training Formal dan nonformal semakin ber-mutu.

Pemalsuan Data Stadion Akan Diusut Setelah Lebaran

PWINews - Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Jawa Timur Moh Sahur Abadi menyatakan, tindak lanjut temuan kasus pemalsuan data kapasitas Stadion Pamekasan, akan dilakukan setelah Lebaran, mengingat saat ini waktunya telah mepet.

"Pertemuan dengan para pihak untuk membahas temuan tim gabungan tentang pelaksuan kapasitas tampung stadion Pamekasan setelah Lebaran saja. Saat ini waktunya sudah mepet dengan libur Lebaran," katanya seperti dilansir jatim.antaranews.com, Kamis (7/6/2018).

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan mengemukakan hal ini, menanggapi surat permohonan yang disampaikan perusahaan pengelola klub sepak bola Madura United pada 31 Mei 2018 tentang Permohonan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas temuan tim gabungan, mengenai kapasitas daya tampung Stadion Pamekasan yang sebenarnya.

Dalam surat bernomor: 06/PT.PBMB/DIR/V/2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Corporate Madura United Umar Wachdin dan ditembuskan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan sebagai rilis itu dijelaskan, bahwa kapasitas tampung Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan berdasarkan hasil perhitungan manual tim gabungan dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Madura United, perwakilan DPRD dan pihak LSM hanya 13.407 orang.

Jumlah data tampung stadion itu, berbeda dengan jumlah yang dirilis Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat stadion itu diresmikan yang menyebutkan 35.000 orang.

Penghitungan manual dilakukan saat Madura United menjamu Persebaya Surabaya pada 25 Mei 2018. Penghitungan dengan mengambil sampel tribun paling padat suporter kala itu, yakni di curva utara yang ditempati suporter Persebaya Surabaya.

Atas klaim bahwa kapasitas tampung Stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu, maka menurut Umar pihak Madura United selaku penyewa stadion itu dirugikan.

Kerugian tersebut, antara lain, adanya opini bahwa panitia pelaksana pertandingan Madura United telah melakukan penggelapan pajak hiburan, karena setiap pertandingan Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan selalu terlihat penuh, sementara jumlah penontot yang dilaporkan jauh dari kapasitas yang diklaim pihak Dispora Pemkab Pamekasan.

"Dalam pertandingan `big match`, kami selalu mengalami kesulitan memenuhi permintaan tiket penonton dan menyebabkan adanya ektra pengamanan dan juga komplain dari para suporter yang tidak kebagian tiket," ucap Umar.

Selama menggunakan Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan itu, Umar mengaku, sudah tiga kali Madura United mengalami serangan-serangan, baik serangan fisik maupun psikis, atas beberapa kejadian.

Antara lain, terdapat penonton yang sudah memegang tiket, namun tidak bisa masuk ke arena stadion karena sudah penuh, dan itu terjadi saat Madura United menjamu Persija Jakarta pada ISC 2016.

Kemudian, terdapat penonton yang tidak kebagian tiket karena sudah terjual habis, sementara calon penonton datang dari jauh, yakni dari Bandung karena mereka menduga, stadion Pamekasan bisa menampung mereka.

"Kejadian ini pada Liga 1 Indonesia 2017, saat Madura United menjamu Persib Bandung," katanya, menjelaskan.

Kejadian berikutnya adalah saat Madura United menjamu Persebaya Surabaya pada Liga 1 Indonesia 2018. Banyak suporter Persebaya yang tidak kebagian tiket dan panitia tidak mencetak lagi.

"Pada saat menjamu Persebaya Surabaya itu, kami mencetak 13.500 tiket dan itupun penuh," katanya, menjelaskan.

Dengan demikian, sambung Umar, maka klaim kapasitas tampung stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu adalah bohong, karena berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan tim gabungan antara pihak Madura United, BKD Pemkab Pamekasan dan LSM hanya 13.407 orang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkab Pamekasan Muhammad menyatakan, jumlah kapasitas tampung stadion Pamekasan itu, menurut konsultan pelaksana proyek, bukan atas perhitungan manual.

"Jadi, kapasitas tampung itu, dari konsultan proyek stadion itu," katanya, menjelaskan.

Sementara itu, penghitungan manual mengenai kapasitas tampung stadion Pamekasan oleh tim gabungan itu dilakukan, atas desakan desakan LSM Gempa Samhari, saat audiensi ke Komisi IV DPRD Pamekasan.

Samhari yang juga kader Partai Demokrat ini menuding, Madura United telah melakukan pembohongan publik dengan hanya menyetor pajak hiburan ke Pemkab Pamekasan dalam kisaran antara 13.000 hingga 14.000 saja, dalam situasi penonton penuh sesak.

Padahal menurut dia, kapasitas tampung stadion Pamekasan memang seperti yang dirilis Dispora Pemkab Pamekasan, yakni sekitar 35.000 orang penonton.

Saat audiensi, Samhari sempat memukul Media Officer Madura United FC Tabri Syaifullah Munir, namun, segera dilerai oleh beberapa orang staf dan anggota Komisi IV DPRD Pamekasan kala itu.

Sementara, terkait temuan tim gabungan itu, sebagian masyarakat di Pamekasan menyarankan agar aparat penegak hukum sebaiknya turun tangan mengusut kasus tersebut.

Alasan mereka, karena dana pembangunan proyek stadion Pamekasan yang dialokasikan Pemkab Pamekasan untuk kapasitas tampung 35.000 orang penonton, sedangkan realisasinya hanya mampu menampung 13.407 orang penonton saja. (Jatim.Antaranews.com)

Djoko Susilo Optimistis Bisa Atasi Bali United

PWINews - Caretaker pelatih Madura United Djoko Susilo, mengaku, dirinya optimistis bisa menjalankan tugas perdananya dengan saat klub sepak bola itu menghadapi Bali United pada pekan ke-12 Liga 1 Indonesia yang akan digelar Stadion Gelora Bangkalan, Minggu (3/6/2018).

Bahkan, Djoko Susilo tak gentar meski tugas pertamanya langsung menghadapi tim kuat seperti Serdadu Tridatu, julukan Bali United.

Djoko Susilo mengatakan Fachrudin Aryanto dan kawan-kawan akan menunjukkan reaksi yang baik setelah menelan hasil minor di tiga pertandingan sebelumnya.

"Saya kira sudah tahu kelebihan dan kekurangan tim ini. Jadi, saya tetap optimis dalam pertandingan besok melawan Bali United,” kata Djoko Susilo.

Djoko Susilo sendiri sudah tidak asing lagi bagi publik Madura. Sebelumnya ia menjabat asisten pelatih. Jebatannya berubah menjadi pelatih caretaker setelah manajemen Laskar Sape Kerrab mengistirahatkan Milomir Seslija.

Untuk persiapan, memang ada hal-hal yang yang menurutnya perlu diperhatikan karena kebetulan dirinya termasuk pelatih yang full melatih di tiga pertandingan itu saat Madura United meraih hasil minor.

Ia mengatakan, dari tiga pertandingan itu tercipta 10 gol ke (gawang) Madura United. "Dan ini tentu merupakan masalah," ujarnya, menjelaskan.

"Tentunya dalam waktu sesingkat ini saya ingin membenahi di sektor pertahanan dulu. Untuk lini depan saya kira sudah tidak ada masalah, imbuhnya.

Di sisi lain Djoko berjanji akan mengemban dengan baik tugas yang diberikan oleh petinggi klub sepak bola itu setelah ditunjuk sebagai caretaker. (WM-1)

Kebohongan Publik Kapasitas Stadion Pamekasan Akhirnya Terungkap

PWINews - Tim gabungan dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengelola sepak bola menemukan adanya pemalsuan data kapasitas tampung stadion yang selama ini dijadikan kandang klub sepak bola Madura United FC.

Menurut Sekretaris Corporate Madura United FC dari PT Polana Bola Madura Bersatu Umar Wachdin, temuan itu, saat dilakukan penghitungan manual oleh tim gabungan, yakni dari pihak Madura United, LSM, dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Pamekasan.

"Penghitungan manual itu kami lakukan saat Madura United menjamu Persebaya Surabaya pada 25 Mei 2018 kemarin," ujarnya seperti dilansir situs antaranews.com, Minggu (2/6/2018).

Penghitungan manual mengenai kapasitas tampung Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan itu, dengan mengambil sampel tribun paling padat suporter kala itu, yakni di curva utara yang ditempati suporter Persebaya Surabaya.

Pada saat yang sama, penghitungan juga dilakukan oleh aktivis LSM dan suporter Madura United dengan menggunakan cheker dan berlangsung hingga sekitar 70 meni pertandingan berjalan. Hasilnya diketahui bahwa kapasitas stadion itu hanya 13.407 orang.

Sebelumnya, Pemkab Pamekasan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengklaim, bahwa kapasitas tampung stadion yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan itu sebanyak 35.000 orang.

"Atas klaim bahwa kapasitas tampung Stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu, maka kami sangat dirugikan," kata Umar.

Kerugian tersebut, antara lain, adanya opini bahwa panitia pelaksana pertandingan Madura United telah melakukan penggelapan pajak hiburan, karena setiap pertandingan Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan selalu terlihat penuh, sementara jumlah penontot yang dilaporkan jauh dari kapasitas yang diklaim pihak Dispora Pemkab Pamekasan.

"Dalam pertandingan big match, kami selalu mengalami kesulitan memenuhi permintaan tiket penonton dan menyebabkan adanya ektra pengamanan dan juga komplain dari para suporter yang tidak kebagian tiket," ucap Umar.

Selama menggunkana Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan itu, Umar mengaku, sudah tiga kali Madura United mengalami serangan-serangan, baik serangan fisik maupun psikis, atas beberapa kejadian.

Antara lain, terdapat penonton yang sudah memegang tiket, namun tidak bisa masuk ke arena stadion karena sudah ful, dan itu terjadi saat Madura United menjamu Persija Jakarta pada ISC 2016.

Kemudian, terdapat penonton yang tidak kebagian tiket karena sudah terjual habis, sementara calon penonton datang dari jauh, yakni dari Bandung karena mereka menduga, stadion Pamekasan bisa menampung mereka.

"Kejadian ini pada Liga 1 Indonesia 2017, saat Madura United menjamu Persib Bandung," katanya, menjelaskan.

Kejadian berikutnya adalah saat Madura United menjadi Persebaya Surabaya pada Liga 1 Indonesia 2018. Banyak suporter Persebaya yang tidak kebagian tiket dan panitia tidak mencetak lagi.

"Pada saat menjamu Persebaya Surabaya itu, kami mencetak 13.500 tiket dan itupun penuh," katanya, menjelaskan.

Dengan demikian, sambung Umar, maka klaim kapasitas tampung stadion Pamekasan sebanyak 35.000 orang itu adalah bohong, karena berdasarkan perhitungan manual yang dilakukan tim gabungan antara pihak Madura United, BKD Pemkab Pamekasan dan LSM hanya 13.407 orang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkab Pamekasan Muhammad menyatakan, jumlah kapasitas tampung stadion Pamekasan itu, menurut konsultan pelaksana proyek, bukan atas perhitungan manual.

"Jadi, kapasitas tampung itu, dari konsultan proyek stadion itu," katanya, menjelaskan.

Sementara itu, penghitungan manual mengenai kapasitas tampung stadion Pamekasan oleh tim gabungan itu dilakukan, atas desakan desakan LSM Gempa Samhari, saat audiensi ke Komisi IV DPRD Pamekasan.

Samhari yang juga kader Partai Demokrat ini menuding, Madura United telah melakukan pembohongan publik dengan hanya menyetor pajak hiburan ke Pemkab Pamekasan dalam kisaran antara 13.000 hingga 14.000 saja, dalam situasi penonton penuh sesak.

Padahal menurut dia, kapasitas tampung stadion Pamekasan memang seperti yang dirilis Dispora Pemkab Pamekasan, yakni sekitar 35.000 orang penonton.

Saat audiensi, Samhari sempat memukul Media Officer Madura United FC Tabri Syaifullah Munir, namun, segera dilerai oleh beberapa orang staf dan anggota Komisi IV DPRD Pamekasan kala itu. (Jatim.Antaranews.Com)