Penyelundup Tembakau Jawa Terancam Denda Rp50 juta

Pamekasan (PWINews) - Warga Pamekasan penyelundup tembakau Jawa yang terjaring operasi petugas gabungan di Jalan Raya Tlanakan, Senin (26/9/2016) terancam hukuman kurungan penjara enam bulan atau denda Rp50 juta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura.

Sesuai dengan ketentuan, ancaman dengan hukuman penjara enam bulan ini, tergolong tindak pidana ringan (Tipiring). [Baca Juga: Satpol-PP Pamekasan Operasi Tembakau Jawa]

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Pamekasan Bambang Edy Suprapto, penyelundupan tembakau Jawa ke wilayah hukum Pamekasan ini, merupan satu dari 10 poin ketentuan tata niaga  yang tertuang dalam Perda Penatausahaan Tembakau Madura.

Selanjutnya ketentuan lainnya, masing-masing tentang izin pembelian, tanda daftar gudang, ketentuan harga dan grade tembakau, jadwal buka-tutup gudang, pelaporan jumlah pembelian tembakau oleh pabrikan dan pedagang per orangan, kemasan tembakau, dan ketentuan tentang pengambilan contoh tembakau.

Poin lainnya tentang ketentuan berat bungkus tembakau (tikar), ketentuan tera ulang timbangan yang hendak digunakan pabrikan atau pedagang per orangan, serta sanksi dan ancaman hukuman bagi pedagang yang melakukan pelanggaran tata niaga tembakau. [Baca Juga: Tim Gabungan Temukan Tembakau Jawa Masuk Pamekasan]

Sesuai dengan ketentuan, kata Bambang, perusahaan atau pedagang per orangan yang bisa melakukan pembelian tembakau di Pamekasan apabila mendapatkan izin dari Bupati Pamekasan.

"Poin ini mengacu pada Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008 dengan ketentuan izin harus mengacu pada data-data kapan pembelian akan dimulai, jenis tembakau yang akan dibeli, serta ketentuan harga," terang Bambang.

Pada poin kedua, per orangan atau perusahaan yang hendak melakukan pembelian tembakau di Pamekasan harus memiliki tanda daftar gudang (pasal 8).

"Tanda Daftar Gudang ini dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk," katanya. 

Pada poin ketiga, meminta gudang melaporkan ketentuan harga pembelian, grade, tanggal buka dan tanggal tutup pembelian tembakau diumumkan, sehingga bisa diketahui masyarakat luas, baik masyarakat petani tembakau di Pamekasan atau masyarakat petani tembakau di Pulau Madura, pada umumnya.

"Dan jadwal buka dan tutup gudang ini juga harus dilaporkan ke Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Disperindag selaku pelaksana teknis, tujuh hari sebelumnya," kata Bambang menambahkan. [Baca Juga: Pemilik Tembakau Jawa Digelandang ke Mapolres Pamekasan]

Ia menjelaskan, ketentuan laporan buka-tutup gudang itu, seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 1 Perda Nomor 6 Tahun 2008.

Poin selanjutnya, yakni poin enam, mengatur tentang kewajiban pembeli dalam proses sortir kualitas tembakau.

Jika dalam proses sortir tembakau mengakibatkan kemasan rusak, sedangkan tembakau dinyatakan ditolak, maka pembeli bertanggung jawab mengganti kemasan.

Contoh atau sampel tembakau yang diambil pembeli, juga tidak boleh lebih dari 1 kilogram. "Dan potongan berat tikar 2 kilogram untuk kemasan dengan berat 50 kilogram, Sedangkan untuk berat diatas 50 kilogram, potongan tikarnya 3 kilogram," terang Bambang.

Pada poin sembilan, ini menjelaskan tentang ketentuan timbangan, yakni harus telah ditera/ tera ulang tahun 2015 dan disarankan menggunakan timbangan elektronik yang telah disediakan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pamekasan. 

Menurut Bambang, ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal. (PWI/ Pemkab Pamekasan)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »