Model Penyelenggaraan SKS; Alternatif Pembentukan Karakter

Oleh : Achmad Muhlis*
Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan sistem kredit semester merupakan salah satu kebijakan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari para praktisi pendidikan baik di pendidikan tingkat dasar, maupun tingkat menengah, karena pemerintah disini berposisi sebagai penguasa  yang memiliki kewenangan dan otoritas yang sangat urgen dan signifikan dalam menentukan arah atau kebijakan dalam setiap pengembangan kurikulum, termasuk juga model penyelenggaraan sistem kredit semester  di Madrasah.

Madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan senantiasa melakukan upaya-upaya pembenahan dalam berbagai hal secara logis, kreatif dan inovatif, terkait kurikulum dan inovasi model pembelajaran, untuk memenuhi pelayanan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. 

Dalam hal ini Madrasah/sekolah seyogyanya mampu dan mau menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem kredit semester (SKS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Tulisan ini penting dimuat, mengingat tidak semua Madrasah/Sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan SKS kecuali setelah memiliki ijin operasional berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang madrasah penyelenggara SKS.

Penyelenggaraan sistem pendidikan dengan menggunakan SKS merupakan upaya inovatif pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kendatipun demikian, sederet problem yang dihadapi lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan sistem ini tidak dapat dinafikan begitu saja. Misalnya dituntut kesiapan manajemen madrasah yang baik, cukupnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai terlaksananya SKS ini.

Sistem pengelolaan pembelajaran di Indonesia di semua satuan pendidikan pada jenjang dasar maupun menengah, pada umumnya menggunakan sistem paket. Sistem ini mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam proses penuntasan materi ajarnya. Sistem ini menjadi kurang aspiratif ketika dihadapkan pada realitas peserta didik yang majemuk baik dari sisi  intelligence quotient (IQ) maupun minat dan bakatnya yang akan berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses penyelesaian materi ajar.

Fenomena kemajemukan peserta didik ini harus direspon dengan baik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 12 ayat 1 poin (b)  "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya". 

Selanjutnya pada poin (f) "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan".

Berdasarkan pada Undang-undang di atas, maka tidak akan terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa untuk menyelesaikan program studinya tanpa harus terhambat oleh temannya yang lain. Demikian pula peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa mengikuti pola belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih.  

Upaya pemerintah dalam hal ini dapat memenuhi pelayanan pendidikan yang adil dan efektif pada semua peserta didik atau pada semua jenjang pendidikan.

Pemerintah disini sebagai penguasa yang memiliki otoritas dan kekuasaan memberikan peluang serta kesempatan kepada pengelola Madrasah/sekolah untuk mencapai konsensus dan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh madrasah.

Talcott Parsons sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiardjo, yang cenderung melihat kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat didukung dengan sanksi negatif. Dalam perumusannya, Talcott Parsons mengatakatan "kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. 

Teori ini dimungkinkan oleh pemerintah (pembuat kebijakan) untuk dijadikan dasar untuk "menekan dan memaksa" madrasah/sekolah untuk menyelenggarakan model SKS pada setiap satuan pendidikan.

Pemerintah sebagai penguasa memiliki otoritas dan wewenang  untuk ikut andil dalam mensukseskan  pengembangan kurikulum dengan penyelenggaraan sistem kredit semester pada madrasah, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Biertedt  sebagaimana dikutip oleh Marian Budiardjo, bahwa wewenang (autority) adalah kekuasaan yang dilembagakan. 

Hal sama juga disampaikan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa wewenang itu adalah kekuasaan formal yang memiliki wewenang, berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. 

Dari sinilah penyelenggara pendidikan Madrasah/sekolah khususnya memiliki kekuatan secara politis untuk mengembangkan potensi peserta didiknya melalui model penyelenggaraan sistem kredit semester.

Max Weber sosiolog terkenal menguraikan bahwa wewenang itu ada tiga macem antara lain: Pertama, wewenang tradisional, wewenang ini berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta keududukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa 'al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdzu bil jadidil ashlah'.

Kedua, wewenang kharismatik, wewenang berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin dibatasi kewenangannya oleh sebuah hadis "la tha’ata li makhluqin fi ma’siyatil khaliq"

Ketiga, wewenang rasional-legal, wewenang yang berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang melandasi tingkah lakunya, selaras dengan pribahasa arab 'alhaqqu bila nidzaamin yughalibul batin binidzaamin

Ketiga wewenang inilah yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan para pengelola dan para guru untuk ikut terlibat dalam pembentukan karakter dan identitas negeri ini melaui penyelenggaraan model sistem kredit semester.

Berangkat dari beberapa teori diatas, maka pemerintah merupakan penguasa  yang memiliki wewenang dan otoritas yang sangat urgen dan signifikan dalam menentukan arah atau kebijakan dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan SKS di madrasah/sekolah, dalam artian, sukses tidaknya penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia itu tergantung pada orientasi, konsep, prinsip dan sasaran yang dicanangkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang ditetapkan, termasuk juga dalam penentuan kebijakan pengembangan Kurikulum dengan model penyelenggaraan SKS di madrasah.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan SKS ini, harus diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran variatif dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran yang variatif dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. 

Sedangkan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. 

Model pembelajaran dengan SKS ini dapat pula dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya yang mempunyai kecerdasan istimewa. 

Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum  model penyelenggaraan SKS akan menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian standar dalam pengembangan pembelajaran di madrasah/sekolah. 

Dalam hal ini kebijakan pengembangan kurikulum model penyelenggaraan SKS harus  menunjukkan eksistensi dan urgensinya dalam membantu guru atau komunikator dalam menyampaikan pesan pembelajaran dengan cepat dan mudah ditangkap oleh siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Wallahu a’lam bi al-shawab

*Penulis adalah Dosen STAIN Pamekasan dan Peserta Program Doktor Universitas Muhammadiyah Malang.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »