PWI Sumut Silaturrahmi dengan BPK-RI


Medan (PWINews) - Pengurus Persatuan Wartawan In­donesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara bersilaturahmi dengan Perwa­kilan Badan Pemeriksa Keuangan Re­publik Indonesia (BPK RI) Per­wakilan Suma­tera Utara di kantor instansi tersebut di  Jalan Imam Bon­jol, Kamis (14/7).

Pengurus PWI Sumut yang bersi­laturahmi Ketua H Hermansjah, Se­kretaris Edward Taher, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pen­didikan Rizal R Surya, Wakil Ketua Bidang Antarlembaga Agus S Lubis, Wakil Bendahara Hartati, dan  Ketua PWI Kota Binjai Naze­lian Tanjung dan Sekretaris Iskan­dar Paloh.

Turut serta mitra PWI Alfian dari Dinas Kominfo Sumut dan Sujamrat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut.

Rombongan diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni MM Ak didampingi Kepala Sub Auditoriat Sumut I, II dan III  Andanu, Andreyoga dan Aris Lak­so­no  dan lainnya.

Ketua PWI Sumut Hermansjah menjelaskan, selama ini PWI Sumut dan PWI Kabupaten/Kota di Sumut mendapat anggaran berupa hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut serta APBD Kabupaten/Kota di Sumut.

Agar tidak salah dalam penggu­naan dana yang diperoleh dari APBD tersebut, Hermansjah minta petunjuk dari BPK Perwakilan Sumut.

“Tahun lalu kami memeroleh dana hibah untuk pembangunan Gedung PWI Sumut tapi entah kenapa kemudian dibatalkan. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Bandung,” ungkap Herman.

Dana Hibah Diperbolehkan
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni  menje­laskan PWI Sumut boleh saja me­nerima dana hibah dari APBD Sumut asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hibah menurut Ambar bisa berupa uang maupun barang.

“Yang penting PWI harus me­nyam­paikan proposal tersebih da­hulu. Kalau kemudian proposal dibahas dan disetujui serta ditan­da­tangani oleh pihak yang ber­sang­kutan itu tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Hanya saja lanjut Ambar, hibah tidak boleh terus menerus dilaku­kan.

“Di samping itu PWI bisa juga memeroleh hibah yang dititipkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam bentuk kegiatan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan tiap tahun,” ujarnya.

Pada intinya BPK berharap agar PWI selalu berpatokan pada keten­tuan yang berlaku. “Kami tidak mem­­buat aturan. Untuk hal-hal ter­tentu bisa ditanyakan ke instansi terkait yang membuat aturan,” ujar Ambar. (AnalisaDaily.Com, 15 Juli 2016)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »