Pamekasan Anggarkan Rp30 Miliar untuk Pembangunan TPA

Pamekasan (PWINews)  - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,  mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ramah lingkungan atau dengan sistem "Sanitary Landfill".

"Anggaran sebesar Rp30 miliar ini untuk dua tahap pembangunan dan merupakan bantuan dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Pamekasan Muharram di Pamekasan, Kamis.

Ia menjelaskan, bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan TPA di Pamekasan itu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjend Cipta Karya pada Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Pengelolaan sampah dengan sistem "Sanitary Landfill" itu, merupakan sistem pengolahan sampah dengan cara menimbun tumpukan sampah yang telah dipadatkan dengan lapisan tanah sehingga dapat mengurangi pencemaparan udara.

Sistem pengolahan sampah ini, kata Muharram sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 44 undang-undang itu dijelaskan, bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA yang menggunakan pembuangan terbuka (open dumping) selambatnya 5 tahun sejak berlakunya UU.

"Jadi sistem sanitary landfill adalah metode pembuangan akhir sampah dengan metode tertentu sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan membahayakan kesehatan," katanya.

Sistem ini, sambung Muharram, membuang dan menumpuk sampah pada suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah. 

Metode ini dapat menghilangkan polusi udara, sedangkan polusi di tanah dan air dapat diminimalisir dengan melekatkan lapisan "geotextile" untuk mencegah meresapnya air lindi ke air tanah.

Luas lahan yang disediakan pemerintah untuk pembangunan TPA dengan sistem "Sanitary Landfill" itu, seluas 2,5 hektare di Desa Angsanah, Kecamatan Proppo, Pamekasan.

TPA di Pamekasan ini merupakan satu dari 250 TPA yang menerapkan Sistem Sanitary Landfill (SLF) seperti yang ditargetkan pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Muharram menjelaskan, saat ini proses pembangunan TPA dengan sistem Sanitary Landfill itu sedang berlangsung dengan anggaran Rp15 miliar dan pembangunan tahap kedua pada 2017 dengan anggaran Rp15 miliar, sehingga total anggaran sebesar Rp30 miliar.

"Semua anggaran ini dari pemerintah pusat, dan kami di daerah hanya menyediakan lahannya saja," katanya, menjelaskan. (Abd Aziz/ AntaraJatim.Com, 14 Juli 2016)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »