Rekrutmen Bidan di Pamekasan Diduga Kongkalikong

PWI Pamekasan 5:49:00 PM
Pamekasan (PWINews) - Komisi IV DPRD Pamekasan terpaksa memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey terkait adanya laporan masalah rekrutmen bidan desa. Pasalnya, calon bidan desa yang masuk nominasi diduga atas pesanan oknum tertentu. Indikasinya, yang masuk nominasi tertinggi justru calon bidan yang berasal dari luar desanya sendiri.
Sayangnya, pertemuan kemarin yang berlangsung sekitar 1 jam di ruang Komisi IV itu dilakukan secara tertutup. Seusai pertemuan, Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey menolak berkomentar soal masalah tersebut. Alasannya, sudah dijelaskan seluruhnya kepada anggota Komisi IV DPRD Pamekasan.
“Saya sudah jelaskan alasannya ke Komisi IV semuanya. Silakan tanya sendiri ke Komisi IV,” ujar Ismail sambil melenggang pergi.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV Apik menerima informasi dari salah seorang calon bidan di salah satu desa di Kecamatan Proppo. Yang bersangkutan adalah warga setempat dan mendaftar menjadi bidan desa di desanya sendiri. Namun dalam nominasinya, yang bersangkutan justru jauh di bawah rangking calon bidan yang berasal dari luar desanya.
Alasan pihak dinkes, calon bidan yang berasal dari luar desa itu sudah menyelesaikan persyaratan, salah satunya terkait surat keterangan domisili dari Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan. Surat tersebut sudah diperoleh satu bulan sebelum rekrutmen oleh dinkes. Akibatnya, calon bidan desa dari Proppo itu merasa dirugikan.
Apik menyayangkan kebijakan dinkes yang terlalu memudahkan persyaratan tetapi mengabaikan potensi di desa itu sendiri. Seharusnya, kata politisi Partai Nasdem itu, surat keterangan domisili itu tidak mudah diterbitkan. Atau setidaknya, bisa diterbitkan setelah yang bersangkutan tinggal di desa itu minimal 6 atau lebih dari itu.
“Dalam pertemuan itu, dinkes siap merespon usulan kami. Tapi tidak bisa diterapkan tahun ini, namun pada rektutmen calon bidan desa tahun 2017 mendatang,” ungkapnya.
Masalah lain yang dibahas pada pertemuan itu adalah, soal perlunya ada perjanjian kerja antara bidan desa dengan Dinkes. Terutama mengenai kesepakatan untuk tidak meninggalkan tempat tugas setelah diterima menjadi bidan desa di lokasi tersebut. Sebab, sudah bukan rahasia, banyak bidan yang memilih pulang daripada bertahan di tepat tugas.
Menurutnya, bidan yang sudah ditugaskan, harus siap menetap di tempat tugas. Sebab, mereka tidak hanya dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu saja, melainkan 24 jam penuh. Bidan yang melanggar perjanjian tersebut, harus dijatuhi sanksi sesuai dengn isi perjanjian tersebut.
“Kami juga usulkan, bidan desa yang sudah diangkat, harus membuat perjanjian bahwa siap menetap di tempat tugas,” imbuhnya.
Mengenai dugaan adanya pesanan dan permainan uang dalam rekrutmen bidan desa, Apik masih ingin menelusuri lebih dalam. Namun, pihaknya membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan hal itu. Jika mempunyai bukti yang kuat, masalah tersebut akan diarahkan ke proses hukum.
Namun yang pasti, pihaknya sudah meminta dinkes untuk melibatkan Komisi IV tahap demi tahap dalam rekrutmen bidan desa. Dengan begitu, bisa diawasi sedari awal. Sebab sebelumnya, mulai perencanaan hingga pelaksanaan, pihaknya tidak dilibatkan oleh Dinkes Pamekasan. Menurutnya, hal itu adalah kesalahan besar yang dilakukan Dinkes.
“Kami minta kepada masyarakat untuk terbuka dan menyampaikan ke kami kalau dalam proses rekrutmen itu ada praktik kongkalikong. Kalau terbukti ada pesanan, Kepala Dinkes Pamekasan (Ismail Bey, red) terancam dihukum,”pungkasnya. (Kabar Madura, 15 April 2016)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »