Inilah Perda-Perda di Madura yang Dibatalkan Kemendagri

Pamekasan (PWINews) - Menteri Dalam Negeri membatalkan sebanyak 3.143 perda se-Indonesia yang dinilai menghambat investasi. Dari jumlah tersebut 136 diantaranya, perda di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di empat kabupaten di Pulau Madura.

Data yang dirilis situs Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, di Madura ada 11 Perda yang masuk dalam daftar perda yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri.

Perinciannya di Kabupaten Bangkalan 1 perda, Sampang 2 perda, Pamekasan 5 perda dan di Kabupaten Sumenep sebanyak 3 perda.

Perda yang dibatalkan di Kabupaten Bangkalan ialah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sedangkan di Kabupaten Sampang ialah Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang, dan Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Irigasi.

Di Kabupaten Pamekasan, masing-masing Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, lalu Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

di Kabupaten Sumenep meliputi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, lalu Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Irigasi dan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama. (Dirangkum wartawan Pamekasan)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »